NunukanParlemen

Pemandangan Umum Fraksi Karya Kebangkitan Nasional Terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025

×

Pemandangan Umum Fraksi Karya Kebangkitan Nasional Terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025

Sebarkan artikel ini

NUNUKAN – Pada Rapat Paripurna ke-.~  Masa Persidangan ke-1 Tahun 2024 yang lalu, kita telah  rnendengar, menyimak dan  membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Bupati Nunukan.

Oleh sebab itu, dalarn kesempatan ini kami Fraksi Karya Kebangkitan Nasional akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi tentang R-APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.  Disamping sebagai prosedur,  Pemandangan Umum ini juga dapat menjadi umpan balik terhadap Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, dimana hal ini merupakan perwujudan dari salah satu fungsi dan kewenangan DPRD yaitu Fungsi Anggaran.

Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama bahwa dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang merupakan kewajiban  dari  Pemerintah  Kabupaten  Nunukan  bersama  DPRD Kabupaten Nunukan adalah bahwa kondisi APBD  mempunyai pengaruh  yang sangat signifikan terhadap kewajiban tersebut

Baca Juga:   17 Program Unggulan Yang Menjadi Prioritas Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Irwan Sabri - Hermanus “IRAMA”

Sesungguhnya DPRD Kabupaten Nunukan sangat menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan selaku eksekutor sudah cukup berupaya maksimal dalam mengatur dan  mengelola APBD  tersebut.  Namun  DPRD  Kabupaten  Nunukan sebagai bagian dar; pernerintahan daerah ini, juga  mernpunyai kewajiban untuk memberikan  saran,  rekomendasi  dan/atau  sekaligus   pengawasan   terhadap penyelenggaraannya.

Oleh  karena   itu,  ada  beberapa   hal  yang  fraksi  kami  harus  sampaikan   dalam Pemandangan   Umum  ini:

  1. Dalam  pengalokasian    belanja  daerah,   kami  meminta  agar  implementasi Anggaran2025  ini  terbagi   secara  proporsional   di  semua  Kecamatan  di Kabupaten Nunukan. Terutama  di Wilayah   Nunukan 4 (empat), agar mendapatkan    porsi anggaran yang relevan untuk Pembangunan Infrastruktur;
  2. Fraksi  KKN  berpendapat   agar  pelayanan   publik  di  semua  instansi  bisa melayani Masyarakat   secara   prima  yaitu  dengan   mereformasi   birokrasi, seperti Perizinan,  Pembuatan  Dokumen, termasuk  permohonan mutasi ASN. Sistem informasi juga perlu dimaksimalkan  sehingga  bisa dengan cepat dan mudah di akses hingga ke pelosok yang minim fasilitas  komunikasi.  Karena, Peningkatan kualitas    pelayanan    publik   adalah    titik   terpenting    untuk memenuhi harapan masyarakat.
  3. Sesuai  Permendagri   Nomor   86  tahun   2017   Pasal   78  ayat   2, Dalam penyusunan Rencana Awal  RKPD, DPRD memberikan  saran dan pendapat berupa pokok-pokok    fikiran   yang   berasal   dari   kegiatan    Reses   atau Penjaringan Aspirasi Masyarakat,  sebagai bahan perumusan  kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok  sasaran  yang selaras  dengan  pencapaian  sasaran pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Perda  tentang  RPJMD.    Pokir DPRD memiliki payung hukum yaitu Pasal 54 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor  12 TAHUN  2018  tentang  Pedoman  Penyusunan   Peraturan  DPRD tentang Tatib DPRD. Melalui pokir inilah DPRD membantu  pemerintah  untuk membangun  daerah,  banyak  wilayah  di  Kabupaten   Nunukan  yang  belum bahkan  tidak  tersentuh  oleh  Program  Pemerintah,   sehingga  melalui  pokir DPRD  yang   diusulkan   inilah   bisa   menjangkau    masyarakat   yang   tidak tersentuh oleh Pemerintah  Daerah.
  4. Kami dan tentunya kita semua  berharap  Rancangan   Peraturan  Daerah   ini yang nantinya akan menjadi  Peraturan  Daerah  dapat  menjawab  kebutuhan,masalah, tantangan  dari kondisi saat ini dan yang akan datang.  Hingga  pada akhimya  APBD Tahun  Anggaran  2025 dapat menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan                kesejahteraan   masyarakat  di Kabupaten  Nunukan.
  5. Fraksi Karya Kebangkitan   Nasional menghimbau  kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan  agar Pemandangan  Umum  Fraksi   benar-benar didengar dan  dapat  diamati  dengan  baik agar tidak hanya menjadi sebagai bah an formalitas  tetapi bisa menjadi suatu masukkan yang selayaknya untuk dijawab  ataupun  ditanggapi  dengan rasional.
Baca Juga:   Tiba di Nunukan, Pjs. Gubernur Kaltara di Sambut Bupati Nunukan dan Akan Meninjau Uji Coba Program Makan bergizi Gratis

 (ADV-HUMAS DPRD NNK)

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nunukan

NUNUKAN – Dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham-paham intoleran, radikal, dan terorisme, Polres Nunukan melalui Sat Intelkam Polres Nunukan menjalin kerja sama dan bersinergi dengan Sdr. WAGIYANTO ketua Yayasan Qolbun Salim Nunukan, Kolaborasi ini difokuskan pada upaya pencegahan sejak dini melalui penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai moderasi beragama dilingkungan pendidikan nonformal, khususnya pada satuan […]

Bagikan
Nunukan

NUNUKAN – Ketua Kelompok Tani Tenguyun Desa Binusan sekaligus Ketua LATAD ( Lembaga Adat Tidung dan Adat Dayak ) Kabupaten Nunukan, Husin Umbai, menerangkan bahwa terkait dengan permasalah yang sebelumnya dengan pihak PT. Sempurna ( Chandra Pangestu alias Putoi ) sudah dianggap selesai dan beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan hearing di Kantor DPRD Kabupaten […]

Bagikan
Nunukan

NUNUKAN – Kabupaten Nunukan merupakan sebuah Daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian timur baik batas darat maupun batas laut yang juga merupakan daerah dengan beragam kebudayaan, sehingga hal tersebut menyebabkan tingginya dinamika kependudukan. Kabupaten Nunukan sendiri dihuni oleh masyarakat Suku Asli Kalimantan yakni Suku Dayak dan Suku Tidung, selain itu juga terdapat Suku […]

Bagikan
Kalimantan Utara

NUNUKAN – Balai Penempatan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara bersama Kepolisian Resor (Polres) Nunukan menggelar forum grup discussion (FGD) terkait dengan pekerja luar negeri yang prosedural. Acara yang berlangsung di Hotel Laura pada Senin, 10 Pebruari 2025 dihadiri puluhan pelaku jasa pengiriman pekerja ke Malaysia. FGD ini sebagai bentuk sinergitas pemerintah dengan BP3MI Kaltara […]

Bagikan
Nunukan

Nunukan – Rapat Pleno Terbuka KPU Nunukan dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024 di halaman kantor KPU Nunukan, 20.30 WITA, Rabu (5/1). Rapat Pleno , dipimpin oleh Ketua KPU Nunukan, Rico Ardiansyah didampingi empat anggota komisioner dan sekretaris KPU Nunukan, Irwansyah Mansur. Komisioner KPU Nunukan Divisi Teknis Penyelenggara, Abdul […]

Bagikan
Nunukan

NUNUKAN – UPT Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama Satpol pp Sebatik Utara melakukan Penertiban Kegiatan Masyarakat, Rabu (5/02/2025). Maraknya kegiatan menempatkan bahan material bangunan dan parkir di badan jalan dalam tempo yang relatif lama berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Juga sangat berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya baik itu mobil, motor dan pejalan kaki. […]

Bagikan
Verified by MonsterInsights