MITRARADAR.COM/Kupang – Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Kalapas Kelas IIB Ende, Taufiq Hidayat mengikuti kegiatan penandatanganan komitmen pencanangan Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM), Selasa (19/03/2024).
Pencanangan Pelayanan Publik berbasis HAM ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana D. Jone dan juga dihadiri oleh para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM NTT serta disaksikan oleh sejumlah tamu undangan dari berbagai lembaga dan stakeholder terkait.
Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana D. Jone dalam sambutannya menegaskan bahwa pelayanan yang berbasis HAM adalah suatu keharusan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam penegakan hukum di wilayahnya masing-masing.
“Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas serta mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan,” ujarnya.
Dengan dilaksanakannya pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) ini sekaligus sebagai komitmen jajaran Lapas Ende dalam memberikan pelayanan yang humanis, adil dan berbasis HAM kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa Pelayanan Publik berbasis HAM diwajibkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Sumber : (humas/ak)
