Nunukan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Hal ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah Nunukan, H. Asmar, SE, M.A.P., melalui rapat paripurna, Senin (18/11/24) di ruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan.
Terhadap Jawaban atas Nota Ranperda 2025 ini, H. Asmar menyampaikan hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjelaskan poin-poin yang menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPRD.
“Pemerintah Daerah akan menjelaskan saran dan masukan dari Fraksi fraksi DPRD Nunukan terhadap pengelolaan anggaran tahun 2025 untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan,” ungkapnya.
Ia menambahkan jawaban pemkab Nunukan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) 2025 perlu sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa setiap masukan dari fraksi-fraksi DPRD Nunukan dapat dijadikan acuan dalam menyusun program kerja daerah.
Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Hanura
Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai Hanura atas dukungan dalam penyusunan penganggaran tahun 2025.
Kolaborasi antara pemerintah dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan APBD yang tepat sasaran, sehingga mampu direalisasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Pemerintah juga menyambut baik berbagai saran yang diajukan, sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan RAPBD.
Dalam sektor pertanian, pemerintah akan melanjutkan pemeliharaan irigasi Binusan dan irigasi di Krayan.
Di sektor perikanan, program rehabilitasi infrastruktur UPR di Tulin Onsoi dan pelatihan alat pendeteksi ikan (fish finder) akan dilakukan sesuai skala prioritas.
Untuk infrastruktur, alokasi anggaran pembangunan jalan desa dan kabupaten difokuskan pada peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Nunukan.
Di sektor kesehatan, prioritas diberikan pada peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rehabilitasi puskesmas, sarana prasarana, dan pemenuhan alat kesehatan.
Pelatihan SDM kesehatan juga menjadi fokus, dengan RSUD Nunukan sebagai pengampu pelatihan di masa depan.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah berkomitmen menyediakan anggaran untuk pembangunan sarana pendidikan, program beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
Sektor ekonomi diarahkan pada pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pasar, dan insentif untuk sektor potensial.
Di sektor pembudidayaan rumput laut, perhatian diberikan melalui alokasi anggaran dan pengembangan infrastruktur pendukung.
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan, sektor olahraga, sumber daya alam berkelanjutan, dan pariwisata dengan fokus pada pengembangan destinasi unggulan serta peningkatan promosi dan infrastruktur wisata untuk mendorong ekonomi lokal.
Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menyusun APBD 2025 berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, serta skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah.
Target pendapatan APBD 2025 adalah Rp1,883 triliun, naik Rp46 miliar dari 2024. Kenaikan ini didukung sumber pendapatan tambahan dan sisa lebih anggaran sebelumnya.
Pemerintah fokus menangani isu kesehatan seperti pembayaran rutin gaji tenaga kesehatan, pengadaan obat, dan rehabilitasi ruang inap RSUD. Kekurangan dokter spesialis terutama di wilayah terpencil ditangani melalui insentif tinggi dan kerja sama dengan kementerian dan universitas.
RS Pratama sedang ditingkatkan menjadi RS Kelas D, dengan pemenuhan fasilitas dan tenaga medis sebagai prioritas utama.
Revitalisasi sekolah dan pembangunan fasilitas baru dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah di wilayah rawan banjir dirancang dengan struktur lebih tahan bencana.
Selain itu, pengadaan angkutan pelajar terus ditingkatkan. Di bidang kesehatan primer, pembangunan Pustu baru dan rehabilitasi fasilitas lama dilakukan secara bertahap sejak 2021, dengan rencana berlanjut hingga 2025.
Pemerintah menargetkan perbaikan dan pembangunan jalan prioritas serta jembatan secara bertahap. Ruas jalan strategis sudah diakomodir, meski beberapa terkendala status lahan.
Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah di berbagai wilayah pelosok juga telah berjalan, seperti rehabilitasi Islamic Center dan Christian Center Nunukan.
Pemenuhan kebutuhan listrik dan air minum terus menjadi fokus, dengan proyek-proyek yang disesuaikan dengan anggaran daerah dan instruksi pemerintah pusat.
Di sektor ekonomi, dinas terkait akan mendata pemukat rumput laut dan membentuk forum komunikasi untuk menyelesaikan kendala serta mendukung produktivitas mereka. Pemerintah memastikan prioritas pada kebutuhan dasar masyarakat Nunukan tetap berlanjut.
Pemerintah Kabupaten Nunukan menanggapi Pandangan Umum Fraksi Demokrat terkait kenaikan bahan pokok dan inflasi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah Daerah mengembangkan UMKM, sektor pertanian, dan perikanan, yang ditargetkan untuk masyarakat kurang mampu, khususnya petani. Selain itu, program peningkatan keterampilan juga dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Mengenai anggaran disesuaikan secara proporsional, Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan komitmennya untuk pemerataan pembangunan. Fokus utama tetap pada peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Untuk pengoptimalan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya merealisasikan target pendapatan dengan inovasi seperti membuka pusat pajak daerah, mengawasi wajib pajak, dan menyediakan layanan pembayaran pajak secara online.
“ Kerja sama dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.” kata H. Asmar menyampaikan Jawaban Pemkab Nunukan terhadap Pandangan Umum Fraksi.
Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.
Pemerintah Kabupaten Nunukan menanggapi Pandangan Umum Fraksi Demokrat terkait kenaikan bahan pokok dan inflasi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah Darah mengembangkan UMKM, sektor pertanian, dan perikanan, yang ditargetkan untuk masyarakat kurang mampu, khususnya petani. Selain itu, program peningkatan keterampilan juga dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Mengenai anggaran disesuaikan secara proporsional, Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan komitmennya untuk pemerataan pembangunan. Fokus utama tetap pada peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Untuk pengoptimalan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya merealisasikan target pendapatan dengan inovasi seperti membuka pusat pajak daerah, mengawasi wajib pajak, dan menyediakan layanan pembayaran pajak secara online.
“ Kerja sama dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.” kata H. Asmar menyampaikan Jawaban Pemkab Nunukan terhadap Pandangan Umum Fraksi.
Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengapresiasi Fraksi Partai NasDem atas dukungannya terhadap pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
Berbagai langkah telah diusulkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi serta pengembangan kurikulum muatan lokal seperti bahasa daerah.
Pemerintah juga berkomitmen mengatasi kekurangan pengawas sekolah melalui pengangkatan calon pengawas bersertifikat dan mendorong guru mengikuti program Guru Penggerak dan PPG.
Peningkatan infrastruktur jalan desa dan kabupaten menjadi prioritas untuk menunjang aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Selain itu, upaya pengelolaan persampahan terus diperkuat, termasuk pengadaan armada tambahan dan studi peningkatan SDM.
Pemerintah juga berencana mengatasi sampah pesisir dengan membangun TPS beton di lokasi strategis dan menggalang kerja sama dengan masyarakat setempat, seperti petani rumput laut, untuk pengelolaan sampah.
Dalam pengelolaan ruang laut, Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2018 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dilakukan untuk memastikan implementasi penataan sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
Pemerintah juga berfokus pada konservasi dan pengawasan laut melalui operasional UPT serta mendorong pembentukan nursery atau pembibitan rumput laut guna mendukung keberlanjutan sektor ini.
Pemerintah telah melaksanakan pelatihan aklimatisasi planlet rumput laut untuk menyiapkan SDM pengelola nursery di Kecamatan Sebatik Barat, meskipun produksi bibit masih terbatas.
Kabupaten Nunukan juga telah ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2022, dengan langkah strategis untuk meningkatkan statusnya menjadi Kampung Perikanan Budidaya Modern melalui program modelling terpadu dari pembibitan hingga pasca-panen.
Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi PDIP
Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang tercatat sebesar Rp 96,34 miliar pada tahun 2023, melebihi target yang ditetapkan.
Penerimaan pajak daerah yang tinggi terutama berasal dari sektor BPHTB, namun diperkirakan akan menurun pada tahun 2025 karena terbatasnya transaksi yang dapat dikenakan pajak. Pemerintah daerah juga menjelaskan bahwa anggaran belanja pegawai tahun 2025 mencapai Rp 680,589 miliar, yang mencakup gaji dan tunjangan bagi ASN, DPRD, serta kepala daerah.
Pemerintah daerah juga menanggapi masukan terkait beasiswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi dengan komitmen untuk meningkatkan anggaran dan memperhatikan peraturan yang berlaku.
Untuk infrastruktur, pemerintah daerah telah menganggarkan pembangunan dan perawatan embung dan waduk seperti Embung Bolong, Embung Bilal, dan Waduk Binusan, meskipun ada kendala regulasi yang menghambat pelaksanaan beberapa proyek seperti Embung Bolong.
Terkait dengan kesejahteraan petugas kebersihan, pemerintah daerah telah mengakomodir kenaikan gaji/upah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan berencana untuk melakukan survei kebutuhan LPG 3 kg dan BBM bersubsidi.
Pemerintah juga menegaskan bahwa bantuan rumah ibadah diberikan berdasarkan proposal yang diverifikasi dan bukan secara terus-menerus. Pembangunan fasilitas seperti gapura masjid dan gereja juga diprogramkan dalam anggaran tahun 2025.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah daerah menyampaikan bahwa pembangunan SD Filial 001 Tulin Onsoi akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak-anak di desa tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur jalan, dengan beberapa ruas jalan yang telah diperbaiki dan program rehabilitasi jalan yang sedang berjalan di tahun 2024 dan 2025.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung sektor perikanan, pertanian, dan UMKM, terutama untuk sektor kerajinan khas Dayak dan Tidung.
Peningkatan formasi jabatan tenaga kesehatan dan pengelolaan RPH Mansapa juga menjadi perhatian pemerintah, dengan rencana kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola RPH dengan biaya operasional yang besar.
Penataan zonasi wilayah pesisir juga sedang diimplementasikan sesuai dengan peraturan gubernur yang berlaku.
Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Pemerintah Daerah mengapresiasi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas pandangan umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
Beberapa catatan penting dari Fraksi Partai Gerindra terkait penyusunan RAPBD yang komprehensif dan sistematis, serta penekanan pada pembangunan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing, mendapat perhatian khusus.
Pemerintah Daerah juga menyambut baik komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mengharapkan adanya evaluasi berkala untuk optimalisasi pendapatan dan belanja daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, BAPENDA telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
Beberapa langkah yang telah dilakukan termasuk kerja sama dengan Kantor Pertanahan Nunukan, penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital, serta kolaborasi dengan Bankaltimtara sebagai biller aggregator yang memungkinkan pembayaran melalui berbagai platform digital.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan kantor desa untuk mempermudah pelayanan pajak daerah di tingkat desa.
Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan sistem perpajakan dan retribusi daerah, dengan menambahkan fitur-fitur baru yang menyesuaikan dengan regulasi terbaru.
Sosialisasi melalui berbagai saluran juga digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, dan pemerintah daerah terus melakukan kerja sama dengan BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka optimalisasi pengumpulan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor.
Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN)
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas usulan terkait pengalokasian belanja daerah tahun anggaran 2025, yang diharapkan dapat dibagi secara proporsional di semua kecamatan, terutama di Wilayah 4, agar mendapatkan anggaran yang relevan dan pelayanan publik yang optimal.
Reformasi birokrasi di bidang perizinan, pembuatan dokumen, serta kemudahan akses komunikasi hingga pelosok yang minim fasilitas menjadi prioritas.
Penyusunan RKPD tahun rencana 2026 sangat memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
Pendekatan partisipatif ini memungkinkan masyarakat melalui perwakilannya menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi program kegiatan oleh perangkat daerah.
“Pemerintah daerah juga mempersilakan anggota dewan untuk menginput seluruh pokok-pokok pikirannya melalui akun yang akan disediakan di aplikasi SIPD.” kata Asmar.
Ditambahkannya, bahwa penginputan ini akan dikoordinasikan dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara agar tercapai keserasian dan sinergi dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa SE, dihadiri Forkopimda Nunukan, organisasi perangkat daerah dan organisasi masyarakat.
Proses pembahasan Nota Ranperda APBD 2025 akan dilanjutkan dalam rapat pembahasan antara Eksekutif dan legislative sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.*** adv
Sumber : SIMPATIK/Diskominfo Nunukan
