Pemandangan Umum Fraksi PDIP Terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD Kabupaten Nunukan TA 2025

NUNUKAN – Dengan mencermati dan melakukan analisa secara detail Terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2025 ini, Fraksi PDI Perjuangan  memberikan  masukan  dan  tanggapan  sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan melihat dan mempelajari target PAD terutama pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya berkisaran 53 milyar, kami berharap pemerintah daerah memberikan target lebih tinggi dari pada angka yang tertera pada nota keuangan APBD tahun anggaran 2025, dan menghitung ulang target PAD tersebut, agar sebagai pemacu untuk lebih bekerja keras dan lebih baik kepada seluruh OPD sebagai pemungut PAD. Sebagai contoh penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2023 bisa mencapai kurang lebih sebesar 96 milyar.
2. Fraksi PDI  Perjuangan  mempelajari  dengan  seksama item demi item pada buku nota keuangan apbd 2025, pada bagian ringkasan APBD terdapat penjelasan besaran belanja  pegawai  kurang  lebih  sebesar  680  milyar. Sementara kami dapatkan data pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 total belanja pegawai hanya terealisasi sebesar kurang lebih 464 Milyar. Fraksi PDIP melihat ada selisih yang cukup besar pada item belanja pegawai sebesar 216 milyar. Hal ini tentu menjadi pertanyakan dan sorotan serta Fraksi PDIP juga minta diberikan penjelasan terperinci, apakah jumlah pegawai di Kabupaten Nunukan bertambah dari data yang kami peroleh adalah sebanyak 3459 orang ASN ?
3. Melanjutkan dalam point diatas apabila selisih perhitungan belanja pegawai sebesar 216 milyar tersebut bisa dialihkan kepada titik berat pembangunan yang lebih penting dan lebih prioritas dan berkeadilan dan dimasukan kedalam belanja modal.
4. Fraksi PDI Perjuangan meminta dan memastikan anggaran bea siswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi lebih besar daripada anggaran tahun sebelum nya.
5. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah melakukan pengerukan sedimentasi embung di seluruh kabupaten nunukan, dan memastikan jaringan air bersih tersedia untuk masyarakat nunukan, sebagai contoh belum adanya meteran pdam untuk warga RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
6. Fraksi PDI  Perjuangan   menyororoti  rendahnya   upah petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup dimana petugas kebersihan adalah garda terdepan untuk meraih Adipura.
7. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar dilakukannya sensus atau survey kebutuhan LPG 3 kg dan BBM bersubsidi di Kabupaten Nunukan agar kuota LPG 3 kg dan BBM bersubsidi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan real yang terjadi di Kabupaten Nunukan. Didapatkan keluhan di lapangan tidak meratanya distrubusi dan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg dan BBM subsidi solar bagi para nelayan terutama di Desa Binalawan.
8. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah terutama OPD terkait untuk mengevaluasi  kualitas bahan material pada program bedah rumah pada tahun anggaran 2024 ini, hal ini juga didapatkan laporan dari masyarakat RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
9. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah agar meningkatkan bantuan rumah ibadah pada APBD 2025.
10. Masyarakat berhak   untuk   menikmati   penerangan   jalan umum, hal ini masih banyak ditemukan ruas jalan yang tidak memiliki penerangan jalan contohnya di jalan Brigade RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
11. Dibidang Pendidikan Fraksi  PDI  Perjuangan  meminta agar seluruh sekolah di Kabupaten memiliki gedung RKB sendiri. Sebagaimana belum tersedia RKB pada SDN 01 Tulin Onsoi di RT 03 Desa Salang.
12. Dibidang telekomunikasi Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah lebih aktif berkoordinasi untuk pengusulan tower BTS ke Kementerian terkait karena masih adanya black spot di beberapa daerah seperti Desa Tinampak 1, Desa Tinampak 2, Desa Tau Baru, Desa Balatikon, Desa Salang, Desa Tembalang, Desa Kalunsayan dan Desa Naputi Kecamatan Tulin Onsoi.
13. Dibidang listrik,  Fraksi PDI Perjuangan meminta agar meratanya jaringan listrik di desa – desa seperti Desa Salang RT 03, Desa Sungai Limau RT 08 serta Desa Setabu RT 03 Dan di jalan Brigade RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
14. Dibidang infrastuktur jalan, meminta agar pemerintah daerah pada APBD 2025 untuk tidak melakukan pekerjaan aspal ulang pada ruas jalan yang masih bagus dan layak dilewati. Hal ini menunjukkan tidak adanya keadilan dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Juga meminta agar pemerintah fokus pada infrastruktur jalan akses desa menuju kecamatan, sebagai contoh :

• Pengaspalan jalan  Brigade RT 29 Kelurahan  Nunukan Barat.
• Pengaspalan jalan Veteran II RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
• Pengaspalan jalan Kampung Pisang RT 14 Kelurahan Nunukan Barat.
• Pengaspalan jalan Sekikilan menuju Salang Kecamatan Tulin Onsoi.
• Pengaspalan jalan dari Desa Tinampak 1 menuju Desa Balatikon serta pembukaan badan jalan pada RT 3 Desa Tinampak 1 Kecamatan Tulin Onsoi.
• Pengaspalan jalan Desa Sanur dan Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi
• Jalan Desa Wa Yagung menuju Desa Long Umung Kecamatan Krayan Timur
• Rekonstruksi jalan Pisang RT 06 di Desa Tembaring yang merupakan urat nadi ekonomi petani sawit rakyat di Desa Setabu, Desa Tembaring dan Desa Balansiku
• rekonstruksi jalan lodres rt 13, jalan sungai limau atas rt 04 menuju kampung tebol
• Pengaspalan jalan Kampung Tator RT 17 dan RT 19 Kelurahan Nunukan Tengah.
• Rekonstruksi Dermaga Bambangan yang kondisi per hari ini sangat memprihatinkan
• Pembangunan Balai Pertemuan  Umum  Kecamatan  Tulin Onsoi.

15. Perlu adanya master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung LPG dan BBM di Pulau Nunukan.
16. Meningkatkan anggaran pada sektor perikanan dan pertanian sebagai dukungan terhadap masyarakat petani dan perumput laut serta nelayan.
17. Bidang UMKM, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah agar memetakan dan membuat database UMKM terutama sektor kerajinan khas dayak dan Tidung, agar pemerintah bisa memberikan bantuan modal usaha dan pemasaran sehingga sektor kerajinan bisa menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Nunukan.
18. Disektor ketahanan pangan berharap  pada  tahun anggaran 2025 bisa terbangun pabrik mini pengolahan tepung tapioka di Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Sembakung dan Lumbis Raya. melihat tepung tapioka sebagai salahsatu bahan makanan masyarakat di Kabudaya yakni ilui.
19. Selanjutnya dari   sektor   ketahanan   pangan   perlunya keseriusan pemerintah untuk memanfaatkan kembali rumah potong hewan di Kelurahan Mansapa yang selama bertahun- tahun terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Pemerintah daerah bisa menggandeng pihak swasta untuk pengelolaan rumah potong hewan tersebut sehingga ketersediaan daging bisa teratasi di Kabupaten Nunukan.
20. Perlunya diatur dan  ditetapkan  zonasi  bagi  pembudidaya rumput laut dan pemukat rumput laut agar pelaku usaha dibidang rumput laut ini bisa tetap bekerja dengan tenang. Dalam hal ini pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
21. Dibidang kesehatan Fraksi PDI Perjuangan berharap dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan tersebut bisa dirasakan merata oleh tenaga kesehatan dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya diwilayah Kabudaya, fasilitas puskesmas dan TTP yang diterima oleh tenaga kesehatan sangat kurang dibandingkan dengan wilayah kerja mereka yang kondisinya serba terbatas.
22. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan komitmen netralitas seluruh ASN di Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang.

            (ADV-HUMAS DPRD NNK)